PENOLAKAN MASYARAKAT DAN KESALAHAN KEBIJAKAN
Penolakan kebijakan merupakan bagian dari rasa nasionalisme setiap warga negara, seruan untuk selalu melakukan penolakan kebijakan yang salah menjadi kewajiban warga negara. Pandangan etika bahwa penolakan sering dicitrakan sebagai perilaku negatif, tetapi penolakan untuk mengembangkan dan mengingatkan pada kesalahan kebijakan elit pemerintah hanyalah kewajaran dari wujud rasa nasionalisme warga negara.
Semakin banyak aksi penolakan adalah petunjuk dari kebijakan yang tidak diinginkan masyarakat, lebih parah lagi, kalau ada penolakan kebijakan selalu diatasi atau diselesaikan dengan cara represif, bukan memakai jalur diskusi agar ada kesepakatan atas kebijakan, sungguh terjadi politik yang tidak sesuai dengan aturan negara dalam membuat kesalahan kebijakan.
Sudah saatnya, pemerintah memakai politik kedewasaan, membangun kebijakan sesuai keinginan seluruh lapisan masyarakat dan selalu melaksanakan segala aspirasi (suara masyarakat), bukan hanya mendengarkan aspirasi yang memiliki keterpihakan terhadap kesalahan dan dosa-dosa kesalahan kebijakan, demi kepentingan elit pemerintah belaka.
Pemerintah perlu menegaskan ulang bahwa setiap kebijakan dari rakyat, untuk rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, bukan adanya kebijakan untuk memperkaya elit pemerintah semata. Mengingat ulang bahwa adanya pemerintahan menjadi bagian dari amanat masyarakat, maka tiap kebijakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kenegaraan dan menyengsarakan kepentingan umum.
Seandainya, kesalahan kebijakan dilakukan berulang kali, berarti mencerminkan keterpurukan, kerusakan moral elit pemerintah dan adanya indikasi kegagalan (kefatalan pemerintah). Ketika elit pemerintah dapat berlaku jujur, maka diharapkan mundur dari jabatan sewaktu melakukan dan membuat kesalahan atas suatu kebijakan yang telah diputuskan, semoga dengan tulisan ini, negara dapat menjadi negara yang super power.
Semakin banyak aksi penolakan adalah petunjuk dari kebijakan yang tidak diinginkan masyarakat, lebih parah lagi, kalau ada penolakan kebijakan selalu diatasi atau diselesaikan dengan cara represif, bukan memakai jalur diskusi agar ada kesepakatan atas kebijakan, sungguh terjadi politik yang tidak sesuai dengan aturan negara dalam membuat kesalahan kebijakan.
Sudah saatnya, pemerintah memakai politik kedewasaan, membangun kebijakan sesuai keinginan seluruh lapisan masyarakat dan selalu melaksanakan segala aspirasi (suara masyarakat), bukan hanya mendengarkan aspirasi yang memiliki keterpihakan terhadap kesalahan dan dosa-dosa kesalahan kebijakan, demi kepentingan elit pemerintah belaka.
Pemerintah perlu menegaskan ulang bahwa setiap kebijakan dari rakyat, untuk rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, bukan adanya kebijakan untuk memperkaya elit pemerintah semata. Mengingat ulang bahwa adanya pemerintahan menjadi bagian dari amanat masyarakat, maka tiap kebijakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kenegaraan dan menyengsarakan kepentingan umum.
Seandainya, kesalahan kebijakan dilakukan berulang kali, berarti mencerminkan keterpurukan, kerusakan moral elit pemerintah dan adanya indikasi kegagalan (kefatalan pemerintah). Ketika elit pemerintah dapat berlaku jujur, maka diharapkan mundur dari jabatan sewaktu melakukan dan membuat kesalahan atas suatu kebijakan yang telah diputuskan, semoga dengan tulisan ini, negara dapat menjadi negara yang super power.
Comments
Post a Comment